1999 dan sesudahnya

Pada tahun 1998 Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri dan tiba-tiba cengkeraman erat Orde Baru di Timor Leste mengendur. Pada bulan Januari 1999, presiden baru B.J. Habibie menawarkan referendum, di mana orang Timor Leste dapat memilih untuk menerima otonomi di bawah Indonesia, tapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh rakyat Timor Leste. Meskipun Orde Baru sudah kehilangan kekuasaannya, pihak militer Indonesia masih besar pengaruhnya di Timor Leste. Nantinya pihak militer Indonesia kecewa atas hasil pemungutan suara. Menjelang pemungutan suara, mereka melatih penduduk Timor Leste untuk menjadi anggota milisi. Nantinya, setelah Indonesia kehilangan kekuasaannya di Timor Leste, anggota milisi itu pun lepas kontrol. Mereka membunuh banyak pendukung kemerdekaan, menjarah, dan menghancurkan wilayah. Sepertiga penduduk dipaksa meninggalkan Timor Leste. Alasan perpindahan tersebut tampaknya untuk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menolak hasil referendum dan takut hidup di bawah pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang menentang pemerintahan Indonesia. Banyak pengungsi Timor Leste yang segera kembali, tapi puluhan ribu orang masih tetap tinggal di Indonesia. Banyak di antara mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pasukan keamanan dan memiliki pekerjaan tetap. Sebagian lainnya, yang pernah melakukan kekerasan, merasa takut untuk pulang.

Secara ideologis, sebagian orang Timor Leste menentang kemerdekaan Timor Leste. Sebagian kecil dari antara mereka nantinya memutuskan untuk menyerahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga di Indonesia dan mendidik mereka sebagai orang Timor Leste yang percaya bahwa Timor Leste adalah bagian dari negara kesatuan Indonesia. Pada tahun-tahun awal setelah referendum, tampaknya mereka masih percaya bahwa mereka dapat membangkitkan sebuah generasi yang akan memiliki harapan yang sama dan yang akan melanjutkan perjuangan mereka untuk menyatukan kembali Timor Leste dengan Indonesia.

Mereka datang ke kamp-kamp pengungsian di Timor Barat, dan sebagian kecil ke Sulawesi Selatan, dengan janji kepada para orangtua bahwa mereka akan mengambil, mendidik, dan mengembalikan anak-anak mereka nanti, sama seperti yang para prajurit lakukan selama masa pendudukan. Kondisi di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat sangat sulit dan menyedihkan sehingga banyak orangtua setuju untuk memberikan anak mereka kepada orang-orang yang datang dengan janji-janji tersebut. UNHCR memperkirakan ada sekitar 1.000 anak yang terpisah dari keluarga mereka pasca-referendum. [1]

Sebagian dari anak-anak tersebut diambil baik oleh organisasi Indonesia maupun oleh individu yang acap kali masih merupakan anggota keluarga. Namun, banyak yang secara sengaja dipisahkan dari Timor Leste, terutama mereka yang mati-matian mendukung integrasi dengan Indonesia. Satu hal yang menarik: kerap kali mereka ini adalah orang-orang yang dikirim ke Indonesia ketika masih anak-anak.

Di website ini kami menawarkan sketsa singkat beberapa dari mereka. Perhatian yang cukup besar ditunjukkan oleh media Indonesia maupun internasional atas anak-anak yang terpisah tersebut. Di sini kami menyediakan tautan ke beberapa artikel tersebut:

• Hasan Basri dan Yayasan Lemorai

• Mohammad Johari dan Panti Asuhan Al-Anshar

• Yayasan Hati dan Keluarga Soares

• Yayasan Cinta Damai

Hasan Basri dan Yayasan Lemorai

‘Hasan Basri lahir dengan nama Roberto Freitas di Lalea, Kabupaten Bacau, Timor Leste. Ketika masih kecil ia dipengaruhi untuk masuk Islam oleh tentara Indonesia, yang untuknya ia bekerja, dan selanjutnya menggunakan nama Islamnya. Pada tahun 1980 Salim Sagran, pendiri Yayasan Yakin, membawanya ke Pesantren Darul Istiqomah di Kecamatan Maccopa, sekitar 25 km dari Makassar di Sulawesi Selatan, untuk menerima pendidikan Islam. Nantinya Basri kembali ke Timor Leste, tempat ia membantu pengiriman anak-anak lain ke berbagai lembaga Islam di Indonesia, sekaligus bekerja untuk intelijen Indonesia.

‘Pada tahun 1998 ia mendirikan Yayasan Lemorai di Bandung, Jawa Barat. Setelah hasil referendum di Timor Leste diumumkan, ia menawarkan perlindungan demi keselamatan anak-anak kerabat dan kenalannya di desa, dengan membawa mereka ke Indonesia dan memberi pendidikan gratis di sana. Anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan yayasannya. Selain itu, ia juga mencarikan lembaga-lembaga lokal lain yang bersedia merawat mereka. Pada tahun 2002 ia menjelaskan kepada seorang wartawan asing bahwa ia telah membantu 661 orang Timor Leste untuk pindah ke Bandung, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Ia mengaku bahwa ia telah menempatkan hampir 100 anak dalam sejumlah kelompok kecil di sekitar selusin yayasan lain di Jawa, Sumatra Selatan, dan Sumbawa. Ia mendirikan pesantren sendiri di Gunungmanik, Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat, tempat ia membawa sebagian besar anak Timor Leste.

‘Namun, ketika para orangtua menginginkan anaknya kembali ke Timor Leste, Hasan Basri menolak mengembalikan anak-anak yang berada dalam perawatannya itu. Ia menegaskan bahwa para orangtua yang harus menjemput mereka dan ia tidak mengizinkan organisasi PBB untuk pengungsi, UNHCR, untuk memulangkan anak-anak tersebut. Pada pertengahan 2002, salah satu orangtua dari anak-anak yang dirawat oleh Hasan Basri, yakni ayah dari Nur dan Johnny, memutuskan untuk pergi dari Timor Leste ke Bandung untuk mencari anak-anaknya. Namun, Basri menolak untuk bertemu dengannya sehingga sang ayah terpaksa kembali ke Timor Leste tanpa sempat melihat anak-anaknya. Untuk jangka waktu yang lama Basri bahkan tidak memberitahu Nur dan Johnny tentang kunjungan ayah mereka.

‘Basri melakukan apa saja untuk mempertahankan anak-anak tersebut di Indonesia—mereka yang dibawa oleh Basri maupun yang dikirim oleh Yayasan Yakin pada tahun-tahun sebelumnya masih tinggal di sekitar Bandung sampai sekarang.

‘Selama beberapa tahun setelah keluarnya Timor Leste dari Indonesia, Basri menerima dukungan keuangan dari beberapa orang Indonesia yang marah karena kehilangan salah satu wilayah mereka. [2] Upaya media massa, termasuk media internasional, yang menuntut agar ia mengembalikan anak-anak Timor Leste itu memberinya kesempatan untuk menyatakan kesetiaannya pada Indonesia. Ia merasa perlu mempertahankan anak-anak itu sebagai petobat baru guna menjadi sumber dana bagi yayasannya. Akan tetapi, beban yang sebenarnya ditanggung oleh anak-anak itu maupun pihak orangtua yang terpaksa menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka telah diserahkan kepada Basri. Itu berarti anak-anak mereka harus tinggal bersama Basri sampai pendidikannya selesai.’

Baca kisah Zacarias

Tautan media:

Bahasa Inggris

Mohammad Johari dan Panti Asuhan Al-Anshar

Mohammad Johari lahir pada tahun 1962 dengan nama Bonifacio Moreira. Ia berasal dari Uaitame, Quelicai, Kabupaten Baucau, Timor Leste. Setelah invasi Indonesia, ayahnya bekerja sebagai TBO bagi pihak militer Indonesia. Setelah lulus SD, Bonifacio pindah ke Dili dan memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia agar dapat menjadi pegawai negeri. Ia juga memutuskan untuk menjadi muslim dan mengganti namanya. Pada tahun 1984 Yayasan Yakin mengirimnya ke Makassar untuk belajar.

Setelah menamatkan pendidikan ia kembali dan bekerja bersama mubaligh Indonesia di berbagai kabupaten di Timor Leste. Ia juga membantu Yayasan Yakin mengumpulkan anak-anak dan mengirim mereka ke berbagai lembaga di Indonesia.

Pada awal 1990 ia memutuskan untuk mendirikan rumah di Makassar sebagai tempat tinggal anak-anak Timor Leste selama mereka bersekolah di sana. Ia berpikir, hal ini akan lebih memenuhi kebutuhan warga Timor Leste dan juga membantu mereka mengatasi rasa rindu akan kampung halaman. Yayasan Al-Anshar menerima sokongan keuangan dari masjid dan pebisnis lokal serta sumbangan dari pemerintah Jepang. Tak hanya itu, Mohammad Johari mengunjungi Timor Leste secara berkala untuk mengambil anak-anak bagi yayasan yang ia dirikan dan menawarkan pendidikan gratis di Indonesia.

Pada tahun 1999 Abdurrahman Alberto mengambil alih pengelolaan Yayasan Al-Anshar dari Johari. Ia juga adalah salah satu anak Timor Leste yang dikirim bersama Hasan Basri oleh Yayasan Yakin ke Yayasan Maccopa di Sulawesi pada awal tahun 1980. Setelah referendum pada tahun 1999, Abdurrahman dan beberapa rekan lain mendatangi kamp-kamp pengungsian di Timor Barat dengan tujuan mengambil anak-anak tersebut untuk dibawa ke yayasan mereka di Sulawesi. Yayasan tersebut juga mengambil anak-anak dari keluarga muslim yang melarikan diri dari Timor Leste setelah pemungutan suara. Tak hanya untuk yayasannya, Johari bahkan meminta lembaga-lembaga Islam lain di sekitar Sulawesi Selatan untuk mengambil anak-anak Timor-Leste. Sampai tahun 2008 tidak banyak kaum muslim Timor Leste yang kembali ke Timor Leste; banyak di antara mereka yang menetap di lokasi transmigrasi di Sulawesi Selatan (Jakarta Post, 2002a).

Ketika para orangtua yang hendak mengambil anak-anak mereka kembali dengan tangan kosong ke Timor Leste, pengelola Yayasan Al-Anshar menolak memberi UNHCR izin untuk membawa anak-anak pulang. Seperti Hasan Basri di Bandung, mereka menggunakan desakan media untuk mengembalikan anak-anak Timor Leste sebagai sarana pernyataan dukungan mereka terhadap Indonesia dan penolakan atas kemerdekaan Timor Leste. Sayangnya, hak anak-anak dan orangtua tidak menjadi prioritas mereka.

Oleh karena itu, saat UNHCR datang bersama beberapa orangtua untuk mengambil anak-anak itu, Yayasan Al-Anshar melakukan protes dengan memimpin sejumlah pendukung integrasi di Sulawesi dengan menuduh UNHCR telah menculik anak-anak tersebut. Yayasan tersebut menuntut “kompensasi” untuk segala perawatan yang telah mereka berikan selama itu—yang menjadi bukti tambahan bahwa salah satu motif utama mereka mempertahankan anak-anak tersebut adalah uang.

Tautan media:

Indonesian language:

Yayasan Hati dan Keluarga Soares

Keluarga dari gubernur terakhir Timor Leste, Abilio Osorio Soares, adalah pendukung setia integrasi. Setelah referendum mereka mendirikan Yayasan Hati (Yayasan Harapan Timor – Yayasan Hati). Mereka merencanakan pengiriman ribuan anak dari sejumlah kamp di Timor Barat ke Jawa Tengah untuk dididik di lembaga-lembaga yang dikelola oleh Gereja Katolik. Yayasan tersebut mengklaim bahwa mereka ingin membantu keluarga yang putus asa akibat tinggal di kamp pengungsian. Motif mereka memang sangat ideologis, bukan untuk mendapatkan dukungan dana seperti mereka yang menjalankan beberapa yayasan Islam. Mereka berencana mendidik anak-anak sebagai orang Timor Leste yang mendukung re-integrasi dengan Indonesia.

Keponakan gubernur, Octavio Soares, lalu menyelenggarakan pemindahan anak-anak ke Jawa. Anggota Yayasan Hati mengetahui bahwa para biarawati ADKS dari St. Thomas di dekat Semarang telah menerima sejumlah anak Timor Leste pada tahun 1977 (20 orang anak, termasuk Petrus Kanisius). Karena itu, pada tahun 1999 mereka meminta bantuan kepada para biarawati itu. Pada akhir tahun tahun itu, 123 anak tiba di Jawa Tengah dan pada tahun berikutnya 46 anak. Hanya saja, pada tahun itu juga, Gereja Katolik Indonesia telah berubah haluan dan tidak lagi mendukung integrasi Timor Leste ke Indonesia. Gereja menolak menerima anak-anak dari Yayasan Hati masuk ke dalam lembaga mereka dan malah menyebar anak-anak yang sudah ada dalam perawatan mereka ke berbagai yayasan di Jawa guna mempersulit Yayasan Hati mengawasi dan mengindoktrinasi anak-anak tadi.

Meskipun demikian, selama beberapa tahun Yayasan Hati menerima dukungan rahasia dari pemerintah dan militer Indonesia untuk melaksanakan agendanya. Penyelenggara yayasan berulang kali menggagalkan upaya UNHCR mengembalikan anak-anak itu ke Timor Leste. Mereka mengintimidasi anak-anak dengan membuat mereka takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka kembali ke kampung halaman. Akibatnya, beberapa anak malah menolak kembali ke rumah bersama orangtua yang datang untuk menjemput mereka. [3]

Kelompok anak yang terpisah dari orangtuanya ini menerima begitu banyak perhatian dari media Indonesia dan internasional. Banyak anak akhirnya kembali ke orangtua mereka di Timor Leste. Beberapa orangtua ada juga yang akhirnya tinggal di Timor Barat. Sebagian dari anak-anak ini ada yang mengalami kesulitan untuk paham mengapa mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka di Timor Leste—mereka telah menerima begitu banyak informasi yang keliru. Pada tahun 2009 beberapa di antara mereka telah menamatkan SMA, tapi mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia karena status kewarganegaraan mereka yang kurang jelas. [4]

Tautan media:

Bahasa Inggris:

Laporan oleh wartawatan Australia, Lindsay Murdoch, pada Sydney Morning Herald (SMH) dan The Age (Melbourne) menarik banyak perhatian mengenai keadaan anak-anak yang diambil dari Timor Leste.

Halaman Yayasan Hati (Internet Archive)

Yayasan Cinta Damai

Seorang pemuka agama Protestan Timor Leste, yaitu Pendeta Paulus da Costa, dari Matata, Kabupaten Ermera, dan Kornelius Banoe, seorang pengusaha dari Kupang yang tinggal di Matata sampai saat pelaksanaan referendum, mendirikan Yayasan Cinta Damai untuk mengirimkan anak-anak guna bersekolah di Timor Barat. Kegiatan ini bukanlah program resmi dari Gereja Protestan di Kupang atau Gereja Protestan di Timor Leste (Gereja Kristen di Timor Timur – GKTT).

Pada tahun 1990-an yayasan tersebut mengirimkan sekitar 60 anak ke Timor Barat. Anak-anak tersebut dirawat di panti asuhan yang bekerja sama dengan sebuah gereja Protestan, yakni Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Ebenhaezer Oeba. Cornelius Banoe juga menempatkan beberapa anak tadi di panti asuhan di Timor Barat, tempat mereka sering kali harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebagai ganti biaya sekolah mereka. Beberapa anak harus bekerja sebagai penjual jalanan dan sebagai buruh tani; tidak semua dari mereka bersekolah.

Setelah referendum, Pendeta Paulus da Costa dan Cornelius Banoe mengunjungi sejumlah keluarga asal Ermera di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat. Keduanya berjanji kepada para orangtua bahwa mereka akan menyekolahkan anak-anak itu. Beberapa orangtua lalu bersedia menyerahkan anak-anak mereka. Jadi, Yayasan Cinta Damai membawa 59 anak untuk dipelihara. Akan tetapi, pengelola yayasan tidak menempatkan anak-anak tersebut di lembaga yang dijalankan oleh Gereja Protestan, seperti yang para orangtua kira. Tanpa persetujuan para orangtua, Cornelius Banoe membuat pengumuman di radio dan meminta kepada siapapun yang bersedia untuk menerima anak Timor Leste. Sebagian dari anak-anak tersebut akhirnya diambil oleh sejumlah keluarga di Kupang. Para orangtua pun marah ketika tahu bahwa anak-anak mereka tidak tinggal di lembaga GMIT seperti yang telah disepakati. Ketika kembali ke Timor Leste, mereka menuntut agar anak-anak mereka dikembalikan.

Pada tahun 2004, sebagian besar—tapi tidak semua—anak Timor Leste yang diberikan kepada sejumlah keluarga di Kupang oleh Yayasan Cinta Damai pada tahun 1999 telah ditemukan. Separuh dari anak-anak yang dikirim dari Timor Leste sebelum referendum oleh yayasan tersebut telah kembali ke rumah, sementara sisanya masih di Kupang. Namun, beberapa anak, seperti Ago Pito (Jon dos Santos), luput dari pencarian: usianya baru sekitar tujuh tahun pada tahun 1999, ketika orangtuanya menyerahkan ia ke yayasan. Pada tahun 2007 ia telah kehilangan kontak dengan keluarganya dan ia bekerja sebagai pedagang asongan di Kupang. Ia percaya bahwa seandainya orangtuanya masih hidup, mereka akan datang untuk menemukannya.

Motivasi dari Yayasan Cinta Damai mirip dengan organisasi-organisasi Islam yang mengirimkan anak-anak ke Indonesia. Yayasan ini ingin membantu anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga dengan niat memberi dukungan pada integrasi. Sama seperti pengelola sejumlah yayasan Islam, mereka mengkhianati kepercayaan orangtua dan meremehkan hak-hak mereka.

UNHCR akhirnya mampu memulangkan banyak anak yang diambil pada tahun 1999. Namun, kerap kali pemulangan ini menjadi proses yang amat rumit. Selain anak-anak yang telah disebut di atas, ada juga anak-anak yang terpisah dari orangtua mereka melalui proses adopsi informal dan perpecahan keluarga. Pada tahun-tahun sebelumnya, seorang anak mungkin telah diberikan kepada salah satu anggota keluarga, entah itu seorang bibi yang tidak punya anak sendiri—dan pasca-1999 orangtua kandung atau orangtua angkat dari si anak pindah ke Indonesia. Hubungan dengan anak yang orangtua kandung harapkan agar terus terpelihara pun terputus. Tekanan dan perbedaan ideologi memecah-belah dan menghancurkan keluarga. Akibatnya, pada beberapa kasus, satu orangtua tetap di Timor Leste, sementara yang satunya pindah ke Indonesia. Alhasil, terjadilah perebutan hak asuh atas anak-anak. Perpisahan Timor Leste dari Indonesia membuat kondisi menjadi lebih sulit dan juga lebih mahal bagi orangtua untuk dapat mengunjungi dan menjemput anak-anak mereka di Indonesia. Anak-anak lain dipelihara oleh eks-tentara yang menolak untuk menyerahkan anak mereka.

Begitu seorang anak mencapai usia 18 tahun UNHCR tidak lagi mencari mereka. Banyak di antara mereka yang terlupakan di Indonesia, seperti Ago Pito di Kupang yang masih percaya bahwa seandainya orangtuanya masih hidup, mereka akan datang untuk menjemputnya.
____________________________________________________

1. Evaluation of UNHCR’s repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003, United Nations High Commissioner for Refugees: Evaluation and policy analysis unit, 24 Februari 2004, hlm. 60.

2. ‘Mereka memilih tetap tinggal di Sumedang: 53 warga eks Timtim menolak dipulangkan, Pikiran Rakyat, 11 Oktober 2002.

3. ‘Family will not give up hunt for daughter’, Lindsay Murdoch, The Age, Melbourne, 12 Februari 2006.

4. ‘Eight years after 1999: Displaced East Timorese children go hungry in Indonesian West Timor’, Elcid Li, Inside Indonesia 90: Oktober-Desember 2007.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *